Gagasan pemindahan ibukota indonesia pernah muncul saat pemerintahan presiden pertama yaitu bapak presiden Ir. Soekarno. Waktu itu bung karno merencanakan Ibukota akan dipindahkan ke Kalimantan Tengah yaitu di Palangkaraya, akan tetapi itu hanya menjadi sebuah wacana, dan terus berlanjut ke pemimpinan selanjutnya gagasan ini terus digarap akan tetapi tidak bisa menemui titik terangnya dan mencuat kembali pada kepemimpinan bapak Presiden Joko Widodo.
Tahun 1949 kota Jakarta resmi menjadi ibukota Indonesia dan 5 tahun terhitung dari penetapannya Jakarta mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan sampai sekarang kita tahu jakarta menjadi Ibukota Pemerintahan, Pusat perekonomian, dan Ibukota Provinsi. Akan tetapi keadaan yang terus mangalami penurunan seperti banjir yang pernah sampai sedada orang dewasa, penurunan permukaan daratan, polusi, bahkan menjadi kota termacet di Indonesia dan lain-lain membuat dampak negatif yang mempengaruhi pusat pemerintahan.
“Ibukota baru dirancang bukan hanya sebagai identitas, melainkan representasi kemajuan bangsa untuk pemerataan pembangunan dan keadilan perekonomian. Kota dengan mengusung konsep modern, smart dan green city.” kata Bapak Joko Widodo. Melihat dari perkataan jokowi tersebut kita tahu bahwa Bapak Joko Widodo serius ingin memindahkan ibukota baru, dan bahkan sudah 3 tahun sebelumnya bapak Joko Widodo dan tim Bappenas serta pihak pemerintah lainnya telah mengkaji hal ini. Dan ada beberapa alasan yang membuat Ibukota berpindah adalah :
Faktor Bencana alam
- Seringnya terjadi banjir dan bahkan kiriman genangan air dari dataran tinggi disekitar Jakarta.
- Memiliki potensi terjadi gempa karena dilewati oleh 3 lempeng (lempeng eurasia, indo-australia dan pasifik)
Faktor Kepadatan Penduduk
- Total penduduk Jakarta adalah 10,467 juta jiwa (2018) bahkan kalau siang hari bisa meningkat sampai lebih dari 11 juta jiwa (faktor pendatang dari kota sekitar jakarta)
- Kepadatan kota jakarta sampai 15,366 ribu jiwa/km2
- Laju kendaraan hanya 5 km/jam
Faktor Masalah Lingkungan
- Polusi udara diatas batas aman dan menjadi kota paling berpolusi se-Asia Tenggara tahun 2018
- Turunnya Permukaan tanah 5 cm per tahun
- Meningkatnya suhu Kota Jakarta
Faktor Kepentingan Publik
- Pemerataan pembangunan khususnya di kawasan Kalimantan
- Keadilan perekonomian
- Membuat Indonesia sentris
Faktor Menciptakan Pemerintahan Yang Sehat
- Jakarta telah menanggung beban pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan ibukota provinsi oleh karena itu diperlukan pemindahan dengan daerah yang baru untuk mencapai pemerintahan yang sehat (pemeritahan tidak tekena dampak dari Kota Jakarta)
Ada beberapa syarat untuk menjadi ibukota baru, yaitu :
- Faktor Kebudayaan, yaitu daerah yang ramah akan pendatang baru dan potensi konflik sosial rendah,
- Faktor Geografis, letaknya strategis, resiko kecil terhadap bencana alam, memiliki lahan sedikitnya 60 ribu Ha lahan kosong dan ketersediaan Sumber daya alam. dan juga dekat dengan pantai karena Indonesia ingin mewujudkan Poros maritim dunia,
- Faktor Ekonomi, memiliki perekonomian yang cukup baik, infratruktur siap.
Sudah banyak sekali negara-negara yang memindahkan Ibukota, Seperti :
- Brazil (1960) dari Rio de Jenerio ke brazillia
- Pakistan (1960) dari Karachi ke Islamabad
- Nigeria (1991) dari Lagos ke Abuja
- Kazakhstan (1997) dari Almaty ke Astana
- Malaysia (1999) dari kuala lumpur ke Putrajaya (*ibukota tidak berpindah atau tetap di kuala lumpur akan tetapi pusat Pemerintahan yang pindah ke Putrajaya)
- Myanmar (2006) dari yangoon ke nayphidam
Bapak Joko Widodo menghendaki bahwa pemindahan Ibukota dipindah ke Pulau Kalimantan dan Bapak Sofyan jalil Menteri Agraria dan Tata Ruang menyebutkan ibukota akan dipindah ke Kalimantan Timur. DKI Jakarta dan Kalimantan Timur adalah daerah yang sangat berbeda, dengan perbandingannya seperti :
| Indikator | Jakarta | Kalimantan timur |
| Jumlah penduduk (2018) | 10,47 juta jiwa | 3,64 juta jiwa |
| PDRB - adhk (2018) | 2.559,17 T | 638,12 T |
| Luas wilayah (km2) | 661,52 | 129.067 |
| Pertumbuhan ekonomi (triwulan 1 2019) - yoy | 6,23 % | 5,36 % |
| Kontribusi perekonomian pada PDB (2018) | 20 % | 0.4 % |
Dilihat dari sisi ekonominya Kalimantan timur kalah dengan Jakarta akan tetapi seperti kepadatan penduduk dan geografi kalimantan Timur lebih unggul meskipun banyak lahan di kalimantan adalah lahan gambut, akan tetapi pemerintah tetap menggunakan lahan yang baik untuk pembangunan bukan lahan gambut. Dan pada tanggal 26 agustus 2019 presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibukota Indonesia akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut data seperti berikut :
| Indikator (2019) | Kab. Penajam | Kab. Kutai Kartanegara |
| Luas Wilayah | 2923,73 Km2 | 25.988,08 Km2 |
| Jumlah penduduk | 159.386 Jiwa | 769.337 Jiwa |
| Pertumbuhan ekonomi | 1,24 % | 2,12 % |
| Indeks Pembangunan manusia (IPM) | 71,31 | 73,15 |
Memindahkan ibukota bukanlah hal yang gampang dan ini merupakan program yang besar untuk indonesia disisi lain dana yang dibutuhkan juga sangat besar yaitu sebesar Rp. 466 Triliun. setara untuk membuat 15 teleskop dan menerbangkannya ke luar angkasa. Dana sebesar ini akan diambil dari APBN, KPBU, Swasta.
Peran dari luar pemerintahan sangat dibutuhkan untuk menutupi dana sebesar ini. Rencananya pemerintah memberikan porsi sebesar 19% dari total biaya akan ditutup oleh APBN dan akan dikucurkan untuk kepentingan infrastruktur seperti kantor pemerintahan dan parlemen, lalu porsi sebesar 54% dari total biaya akan di bebankan ke kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan akan digunakan untuk infrastruktur gedung dan lingkungan, ada juga dari swasta akan diharapkan membantu sekitar 26% dari total biaya yang dibutuhkan dan rencananya untuk properti perumahan dan fasilitas komersial. Dan dari PT. PP dan PT. Telkom sudah siap untuk membantu rencana besar pemerintah ini supaya dapat berjalan dengan lancar, dan akan terus bertambah pihak luar yang akan membantu.
Dari sebuah program kerja pasti ada pro dan kontra, beberapa menyebutkan kurang setuju dengan program ini karena yang pertama sangat menghabiskan biaya yang banyak dan sangat berpotensi untuk Indonesia berhutang. ada juga yang berpendapat karena semua belum siap betul, seharusnya kota yang akan menjadi sasaran ibukota baru harus ditingkatkan dahulu sektor ekonomi, infrastruktur, sosial dan lain sebagainya, karena dilihat dari pertumbuhan ekonomi ibukota baru (Kabupaten Penajam dan Kutai Kartanegara) tidak menyentuh angka 3% dan angka kemiskinan masih cukup tinggi, harusnya menggunakan cara seperti malaysia yaitu memperbaik calon pusat pemerintahan dahulu lalu ketika sudah layak untuk ditempati baru dipindahkan. Ada juga yang menyebutkan masih banyak sekali permasalahan yang ada di Indonesia seperti masalah ekonomi, sosial, politik, dan juga Indonesia masih dalam tahap setengah jalan dalam membangun, maksudnya adalah masih banyak sekali proses pembangunan (infrastruktur) yang belum selesai, dan bagaimana untuk dananya jika di focuskan ke pemindahan ibukota. Masa pemerintahan yang hanya 5 tahun sekali menjabat (per periode) membuat takutnya program ini tidak berkelanjutan dan membuat hanya membuang-buang uang saja (mangkrak di periode kepemimpinan selanjutnya karena beda tujuan). Disisi pejabat diketahui bahwa banyak sekali pejabat yang keberatan untuk dipindahkan kantor ke ibukota baru. Memang banyak sekali hal-hal yang sekiranya itu “negatif” dari program ini akan tetapi perlu diketahui setiap program kerja pemerintah akan membuat dampak positif meskipun tidak menghilangkan dampak negatifnya. Dan untuk diketahui bahwa kajian pemindahan Ibukota ini telah lama sejak kepemimpinan Presiden pertama bapak Soekarno bahkan pada masa pemerintahan bapak Joko Widodo sudah dikaji selama 3 tahun belakangan ini, bisa dibilang kesiapan pemerintah sudah ada. Pilihannya adalah tidak cepat-cepat memindahkan ibukota baru ke kalimantan akan tetapi memperbaiki dan membangun calon ibukota baru dengan syarat ibukota tetap dijakarta yang kualitasnya semakin hari semakin menurun karena banyaknya beban yang ditanggung jakarta dan dampak lingkungan yang semakin memburuk dan membuat kerugian negara atau segera cepat memindahkan ibukota baru ke tempat baru (kalimantan) supaya kondisi Jakarta bisa mengalami lebih baik dengan syarat banyak sekali kekurangan pada ibukota yang baru khususnya sektor ekonomi yang masih rendah, butuh waktu yang cukup lama untuk menjadikan Ibukota baru bisa seperti Jakarta (kurang efektif).
Semua keputusan ada ditangan presiden (hak prerogatif) dan pemerintah saat ini mengambil keputusan untuk dipindahkannnya ibukota dari Jakarta Ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kesiapan dan Optimisme yang sangat tinggi, dengan harapan tujuan dari program kerja besar ini bisa tercapai. Dari pemerintah sendiri pun sudah memberikan timeline untuk pemindahan ini :
v2020 : Membuat UU tentang Khusus Ibukota
v2021 : Full Konstruksi dan Pembangunan
v2024 : Proses Pemindahan tahap pertama (tetap)
Dukungan dari bebagai pihak sangat diperlukan oleh pemerintah dan kita sebagai warga negara yang baik kita menghormati keputusan pemimpin negara dan mendukung program kerja negara. Akan tetapi tetap kita sebagai mahasiswa harus kritis dan mengawal penuh program pemerintah supaya berjalan dengan baik.